Inilah Hasil Rapat Kerja KKM MTs. Kabupaten Lumajang 2020-2023

Usai dikukuhkan dan dilantik, pengurus KKM langsung menggelar Rapat Kerja untuk satu tahun ke depan. Rapat kerja yang dimulai pada pukul 10.30 tersebut dibagi menjadi empat komisi, yaitu : komisi khusus yang beranggotakan pengurus harian KKM Kabupaten dan Wilayah sebanyak 15 orang; Komisi Kurikulum terdiri dari 36 orang; Komisi Kesiswaan 35 orang; dan Komisi Humas beranggotakan 42 perwakilan madrasah.

Rapat kerja diawali dengan pengarahan oleh Koordinator Pengawas MTs. Lumajang Drs. Ahmad Junaedi, M.M. KKM ini adalah wadah kegiatan kepala madrasah. Menurutnya selama ini kegiatan KKM hanya sebatas sarana informasi dan kegiatan-kegiatan rutinitas yang kurang berdampak bagi madrasah. Harapannya ke depan KKM ini menjadi organisasi Problem Solving (pemecahan masalah) bagi madrasah-madrasah anggotanya.

Foto Bersama Kasie. Pendma, Korwas dan Pengurus KKM

Masalah-masalah yang terjadi di madrasah khususnya tugas-tugas kepala madrasah harus dapat dipecahkan di forum KKM ini. Oleh karena itu, program-program yang akan dirumuskan nanti adalah program yang dapat memberikan solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi madrasah serta membawa kemajuan dan meningkatkan kualitas madrasah.

Kepala MTs. Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul, Sahroni, S.Pd.I., M.Pd yang hadir dalam kegiatan tersebut masuk dalam keanggotaan komisi Kurikulum bersama 35 kepala madrasah lainnya. Baginya Raker ini adalah raker pertama yang diikuti sejak mendapatkan amanah menjadi kepala madrasah sejak Juli 2019 tahun lalu. Pihaknya berharap Raker ini akan menghasilkan program-program yang nyata dan efektif untuk mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Madrasah yang maju yang mampu bersaing secara global.

Pimpinan Sidang Komisi Kurikulum

“Semoga program-program yang dihasilkan nanti akan terlaksana dan membawa kemajuan bagi madrasah, sehingga mampu berdaya saing secara global.”

Mantan kepala perpustakaan Miftahul Ulum ini juga berharap kepada pengurus KKM yang baru agar bisa menjadikan organisasi KKM ini betul-betul dirasakan oleh madrasah-madrasah. Bukan hanya sebagai ajang ngumpul-ngumpul kepala madrasah tanpa berdampak apapun bagi madrasah.

Anggota Sidang Komisi Kesiswaan

Komisi khusus bertempat di Aula MTs.N 1 Lumajang lantai 2. Sedangkan komisi yang lain ditempatkan di ruang-ruang kelas MTs.Negeri 1 Lumajang.

Selama 2 jam lebih mulai jam 11.00 hingga 13.00 wib, para anggota sidang komisi menyampaikan usulan program dengan segala argumentasinya. Bahkan tidak jarang terjadi adu argumentasi untuk meyakinkan ide dan gagasannya. Sidang masing-masing komisi, raker kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno penyampaian hasil sidang masing-masing komisi setelah jeda selama 1 jam untuk melaksanakan Ishoma.

Program Umum

  1. Mengadakan Koordinasi melalui pertemuan triwulan
  2. Mengkoordinir data lembaga yang dibutuhkan
  3. Pengadaan seragam pengurus dan anggota
  4. Pengadaan administrasi lembaga dan pembelajaran bersama
  5. Pendampingan Penyusunan SPJ bantuan
  6. Penyusunan/review Renstra, RPM, RKM dan RKAM.

Program prioritas Komisi Kurikulum

  1. Pertemuan Forum Komunikasi PKM Kurikulum
  2. Pelatihan Pembina Olimpiade /KSM/OSN
  3. Operasional MGMP
  4. Penyusunan/Review KTSP

Program prioritas Komisi Kesiswaan

  1. Pelatihan Pengurus OSMA
  2. Porseni Tingkat Kabupaten
  3. Pergusmad Tingkat Kabupaten
  4. Olimpiade Bidang Studi Tingkat Kabupaten
  5. Pelatihan Jurnalistik dan Penulisan Karya Ilmiah

Program prioritas Komisi Humas

  1. Penyampaian Informasi pada madrasah anggota
  2. Pelatihan Kehumasan
  3. Pelatihan Manajemen Kepala Madrasah dan atau Guru
  4. Mengadakan Forum Ilmiah
  5. Studi Banding Kepala Madrasah (Pengurus dan Anggota)
  6. Pelatihan Pembina Pramuka

Mengomentari program-program di atas Ahmad Fauzi, S.Pd.I Asal MTs. Syarifuddin Wonorejo Lumajang menyampaikan beberapa harapannya

  1. Program harus mengutamakan untuk kelancaran, kemudahan dan kemajuan semua lembaga jadi semua mendapat pelayanan terbaik
  2. Sinergitas harus lebih dibangun khususnya memutuskan sesuatu kebijakan harus melibatkan semua anggota sehingga tidak ada kebijakan sepihak
  3. Transparansi dan keterbukaan kegiatan dan sekaligus laporan pertanggungjawaban harus diketahui semua anggota.
  4. Untuk segala bentuk kontribusi harus satu pintu, maka anggaran dan programnya harus jelas dari awal.
  5. Jika ada informasi penting, agar tidak mendadak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *